Dalam Demokrasi dengan Pilpres Tanpa Presidential Threshold Mungkinkah Oligarkhi Hilang?

  • Share

Meme rakyat dalam demokrasi yang sangat tergantung pada kaum oligarkhi atau pemilik kapital. (Foto:quora.com)
Meme rakyat dalam demokrasi yang sangat tergantung pada kaum oligarkhi atau pemilik kapital. (Foto:quora.com)

Perbincangan dan debat soal besaran presidential threshold (disingkat: PT) kini semakin seru saja. Ada pihak yang menyerukan agar demokrasi berjalan baik maka besaran presidential threshold dikurangi hingga nol persen. Bahkan, yang lainnya malah anggap ketentuan ambang batas dukungan dukungan anggota DPR dalam pencalonan peserta pemilihan presiden Ipilpres) tak perlu ada atau malah dianggap melanggar konsitusi. Apalagi di seluruh negara demokrasi soal aturan PT tak dikenal.

Pada prinsipnya keinginan untuk menghilangkan PT agar demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik yakni dengan mengilangkan peran kaum penguasa pemilik modal (oligarkhi) dapat dimengerti. Tanpa apakah demokrasi — meski besaran PT sudah nol persen atau tak ada lagi — demokrasi akan bebas dari oligarkhi? Sebab, pada faktanya oligarkhi malah merupakan praktik atau kenyataan yang ada dalam demokrasi sendiri. Bahkan, sejak awal sistem demokrasi digagas oleh Arstotetel di era Yunani Kuna, oligarkhi malah dia nyatakan sebagai suatu bentuk negara tersendiri.

Menjawab pertanyaan dan kegisalah tersebut, berikut tulisan pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis tentang soal itu. Bahkan dalam tulisan ini tersirat bahwa oligarkhi itu sudah menjadi sistem negara tersendiri, sejatinya praktik oligarkhi telah ada di dalam sistem negara apa pun, termasuk sistem negara demokrasi. Berikut tulisannya:

————

Presidential threshold (PT), belakangan ini diperbincangkan dengan nada yang semuanya negatif. Malah soal ini dibicarakan, dalam beberapa aspek, dengan nuansa propaganda yang cukup konyol dan menggelikan. Konyol karena presidential treshold dikarakterisasi sebagai instrumen politik kaum oligarki.

Karakterisasi itu, jelas menarik, bukan karena menyangkal, tetapi mencerminkan betapa jelas level pengetahuan konseptual dalam ilmu tata negara dan politik. Aristotles tak bakal menyodorkan oligarki sebagai satu jenis pemerintahan, disamping demokrasi pada level terendah, kalau presidential threshold harus dirujuk sebagai variablenya.

Sejarah tata negara di tempat lain, Inggris dan Amerika misalnya, andai diambil dan disajikan digelanggang perbincangan ini, pasti menguatkan argumen menyepelekan karakterisasi itu sebagai hal konyol. Republik Romawi, Inggris di penghujung abad ke-17 dan Amerika abad ke-18 hingga awal pertengahan abad ke-20 menyajikan data itu.

Kenyataan ketatanegaraan dan politik, menemukan dan menerima begitu saja sebutan “presiden” untuk pemegang kekuasaan eksekutif itu. Kekuasaan, yang sesuai takdir sejarahnya, dipegang seorang diri, selalu menjadi magnet untuk didekati, dan dikendalikan oleh kelompok-kelompok oligarkis.

Kelompok oligarkis, begitu temuan sejarah selalu mengandalkan hukum dalam operasi bisnis mereka. Selalu, begitu tabiatnya, oligarki bergerak mendekat, dengan berbagai cara dan tujuan pada pemegang kekuasaan ini. Mengendalikan dan mengarahkan penguasa, itu tabiat mereka.

Oligarki tahu republik mendekorasi substansinya dengan satu keharusan. Keharusan itu, berbeda pada semua aspek, dengan cara yang dipraktekan dalam kerajaan absolut menemukan pemimpin. Republik mengharuskan pemimpin politik, sebut saja presiden, diisi dengan cara dipilih oleh rakyat. Republik mensifatkan cara itu sebagai elannya.

Cara ini, dalam rekaman sejarah PPKI 1945, juga diidentifikasi sebagai satu pilihan terbaik oleh pembentuk republik Indonesia, yang sedang dalam impian untuk dibentuk kala itu. Singkatnya, memilih, bukan menunjuk atau mengangkat, disepakati oleh para pembentuk UUD 1945 pada bulan Juli 1945 sebagai cara menemukan orang yang akan menjadi presiden.

Hebat, untuk tujuan itu, PPKI menemukan dan menciptakan organ baru yang disebut MPR. Analog dengan electoral college Amerika, MPR diberi wewenang sebagai satu-satunya organ mewakili rakyat memilih presiden dan wakil presiden.

Top, orang-orang pilihan diandalkan menemukan dan menentukan siapa yang layak dan tidak layak memimpin bangsa. Sayang, hal sehebat itu dicampakan, tentu dengan segala argumentasi yang disana-sini bersandar pada demokrasi sebagai preferensi dasarnya. Kekaguman tak berdasar pada demokrasi ini, jelas risikonya. Risiko itu, sesuai catatan tak terbantahkan dalam sejarah pemilihan presiden adalah uang, yang dimonopoli kaum oligarkis muncul menjadi penentu.

Sejarah pertalian uang dengan politik cukup jelas. Fakta itu terekam utuh dalam republik Romawi. Dalam kasus republik Romawi, uang dipakai membeli para pemilih. Satu di antara mereka yang paling kasar menggunakan cara ini adalah Gaius Veres. Itulah tipikal republik Romawi abad ke-68 Masehi.

Kenyataan busuk itu menjengkelkan Cicero, ahli hukum, sekaligus negarawan terhormat. Itu menjadi sebab Cicero menemui Vigulus, senator pada senatum kala itu. Memegang wewenang membuat undang-undang, Cicero meminta Vigulus secepatnya menemukan cara mencegahnya, sekaligus memastikan pemilihan konsul terbebas dari penggunaan uang.

Vigulus merespon, dan memprakarsai pembentukan UU. Terbentulah Lex Vigula, rancangan Vigulus. Undang-undang ini, tak melembagakan treshold. Yang dilembagakan adalah larangan menggunaan uang. UU ini juga melembagakan larangan, misalnya bagi-bagi barang, pesta dan sejenisnya.

Penggalan fakta dalam sejarah republik Romawi itu, diidentifikasi oleh Syed Husen Al-Atas, ilmuan top ini dalam bukunya Korupsi, Sifat dan Sebab. Intinya, semuanya bersandar pada uang. Praktik ini, hebatnya, diidentifikasi juga oleh beberapa peserta constitutional convention 1787 di Philadelphia, Amerika Serikat.

Dalam debat pemilihan pimpinan eksekutif, Albert Gerry, salah satu peserta mengidentifikasinya. Fakta itu dirujuk sebagai argumen penolakan terhadap gagasan presiden dipilih secara langsung. Gerry, dalam kata-katanya, tentu untuk meyakinkan oponentnya, dikutip Carrol Berkin dalam bukunya Brillian Solution, “in the people elect the executive, any organized group that draws together man from acros the nation will be able to control the outcome.”

Tantangan Gerry memicu peserta convensi mendiskusikan cara lain, termasuk dipilih oleh Kongres. Tetapi cara ini juga ditolak, dengan berbagai argumentasi yang, semuanya memiliki basis sejarah. Akhirnya ditemukan cara yang dipraktekan hingga sekarang. Praktis, presiden Amerika tidak dipilih secara langsung, sesuatu yang di Indonesia dinilai secara tak berdasar sebagai tidak demokratis. Konyol.

Sekeras itu sekalipun usaha, salah satunya, menghindarkan kaum oligarki dengan uangnya menggenggam kekuasaan, tabiat politik pemilihan dan bawaan alamiah oligarki, memungkinkan oligarki mengendalikan calon presiden dan presiden. Tetapi harus diakui, praktek itu belum tampak dalam pemilihan presiden sepanjang rute pemilihan presiden 1789-1896.

Oligarki ya oligarki, bekerja melaui struktur kekuasaan, dan mengandalkan hukum. Itulah mereka. Itulah yang didemonstrasikan pada periode pertama pemerintahan George Washington. Pembentukan First National American Bank 1791, menjadi perisitiwa pertama penetrasi oligarki kedalam pemerintahan. Taktik mereka khas, moncong kendali diarahkan bukan pada Presiden George Washington, tetapi kepada Alexander Hamilton, Menteri Keuangan.

Sebagai orang yang pernah bekerja pada Nort Bank, yang teridentifikasi memiliki koneksi dengan Bank of England, Hamilton, penemu konsep “implied power” segera memprakarsai pembentukan Bank itu. Oposisi datang dari Thomas Jefferson, Edmund Randolph dan James Madison. Tetapi Hamilton dengan konsep “implied power” berhasil meyakinkan kolega-koleganya sesama Federalis di Kongres.

Hamilton berhasil. First American National Bank, diberi umur operasi selama 20 tahun. Masa operasinya berakhir pada tahun 1812. Akhir yang pahit, karena Madison, presiden kala itu, yang visi dan keyakinan politiknya sehaluan dengan Thomas Jefferson (Kaukus Republik-Demokrat) kelak berubah dan bertransformasi menjadi “Demokrat” menolak perpanjangan masa operasinya.

Takdir politik menempatkan Madison dan Amerika pada akhir yang pahit. Madison dan Amerika dihukum oleh oligarki, sekelompok yang dengan kekayaannya terkenal menjadikan monopoli semua sumberdaya ekonomi dan politik sebagai bawaan aslinya. Amchel Meyer Rotschild yang tidak menyuaki sikap Madison, memastikan Amerika harus berperang melawan Inggris. Dan tahun 1812 Inggris benar-benar berperang dengan Amerika.

Hasilnya pasti dan jelas. Tahun 1816, Second American National Bank resmi beroperasi. Diberi napas untuk waktu 20 tahun. Menariknya ketika akhir itu datang, Amerika telah berada dalam kekuasaan Presiden Andrew Jackson, orang yang begitu mengagumi visi Thomas Jefferson tentang Bank.

Jackson veto, untuk tak mengatakan bank war, begitu para ilmuan tata negara menyebut tindakan Jakcson mem-veto UU untuk Third National American Bank. Oligarki tak diam. Nicolas Bidle, salah satunya yang terdepan, menyiapkan hukuman untuk Jackson dan Amerika. Amerika mengalami krisis keuangan tahun 1837, dan Jackson mengalami percobaan pembunuhan.

Bekerja mengendalikan pemerintah tanpa presidential threshold, itulah kehebatan oligarki Amerika. Pada kasus Abraham Lincoln, pria hebat yang dari mulutnya keluar kata-kata government by the people, from the people and for the people, juga harus menanggung semua akibat dari keberaniannya menantang oligarki.

Banking Act 1861 dan Legal Tender Act 1864, yang berhasil ditandatangani, tidak cukup menyenangkan kaum oligarkis. Bank mengenakan bunga besar terhadap pinjaman pemerintah dan hendak memobilisai bank note. Hal terakhir ini merupakan cara mereka mengubur gold standard disatu sisi, dan menciptakan elastis currency system, menjengkelkan Lincoln.

Menghadapi tingkah laku oligarki itu, Lincoln mengancam akan menggunakan otoritasnya menggelontorkan greenback, fiat money dalam jumlah tak terbatas. Tak lari, oligarki malah menyambutnya. Tak terjelaskan secara kongklusif hingga saat ini, tetapi sejarah berbicara secara jelas bahwa Lincoln, presiden anti budak ini, mati tertembak tak lama setelah pelantikan dirinya untuk jabatan yang sama pada term kedua.

Menyajikan presidential threshold sebagai instrument oligarki mengendalikan pemerintah, jelas konyol. Sejarah sesudah pemerintahan Lincoln menyajikan begitu banyak data untuk sepak terjang oligarki memasuki dan mengendalikan pemilu presiden dan presiden terpilih.

Mark Hanna, senator Republik, representasi kelompok bisnis kalangan republikan Ohio, menurut Richard B. Baker dari Vanderbild University, Carola Frydman dari Boston University dan Eric Hilt, Westley College and NBER, dalam artikel berjudul From Plutocray to Progresivism, mendanai William Mckenley menjadi gubernur Ohio 1891 dan 1993. Sukses sebagai fundriser, Hanna mendapat dana dari Rockefeller, dan J.P. Morgan untuk kampanye Mckenley.

Dari Rockefeller dan Morgan, Hanna mendapat donasi sebesar $3,5 million. Dari Andrew Carniege, Henry Clay Frick, Philander Cnox, George Pulman, dan Philip Armour, Hannah memperoleh donasi sebesar $100.000. Lawannya, William Jenyng Brian, Demokrat populis ini, hanya memperoleh donasi sebesar $400.000. Mckenly menang dan Bryan kalah dalam pemilu itu.

McKenley menjadi presiden paling lemah dalam sejarah Amerika, begitu identifikasi ketiga penulis ini. McKenley terperangkap dalam uang oligarki, dan harus membuat kebijakan percepatan penghapusan gold standard, yang memperxcepatan laju politik ke elastis currency system.

McKenley mati tertembak oleh Leon Gzolgoz, dan Theodore Rosevelt segera naik kekursi kepresidenan menggantikannya. Retorika anti trustnya bekerja dengan satu dan lain cara, yang mengakibatkan United Cooper Company bangkrut. Khas kerja oligarki keuangan, krisis keuangan membuka jalan ke penciptaan The Federal Reserve, Sentral Bank.

Sistmatis mengandalkan hukum sebagai tipikalnya, eksponen utama mereka segera menemukan Woodrow Wilson, presiden Wisconsin University, yang sejak 1905 menjadi juru bicara Demokrat, sebelum akhirnya menjadi Gubernur New Jersey pada tahun yang sama. Cukup khas, Wilson berada dalam lingakaran politik oligarkis untuk kepresidenan berikut.

Road to Central Bank, terus menemukan momentum. Krisis keuangan segera melanda Amerika ditahun 1907. Ini ciptaan mereka. Paul Warburg, penemu dan pencipta Federal Reserve, segera merespons. Ia mempublikasikan gagsannya tentang keharusan peniptaan central bank. Gagasan ini diberitahukan kepada Jacoob Schif, pemilik Khun, Loop and Company. Schif setuju gagasan Warburg. Tak lama setelah itu, Warburg menerbitkan artikel keduanya berjudul “A Plan for a Modified Central Bank.”

Sistimatis dan teroganisir, Nelson Aldrich, senator republik dari Rode Island, kaki tangan Rockeffeler, berkunjung ke kantor Khun, Loop & Company. Segera setelah itu, Rockeffeler, Morgan dan Jacob Schif, atas saran Aldrcih, membawa masuk Henry P. Davidson, pendiri Morgan Bankers Trust Company dan vice president pada George Backer’s First National Bank of New York sebagai penasihat tim.

Jacob Schif, head of the Wall Street investmen Bank of Khun, Loeb and Co segera setelah itu muncul ke permukaan. Dia memulai kampanye penciptaan Central Bank. Kata Schif dalam kampanye itu, An “elastic currency” for the nation was therefore imperative.”

Schif, segera setelah itu mendesak New York Chamber committee on finance to draw up a comprehensive plan for modern banking system. Lahirlah Aldrich-Vreeland Act 1908. UU ini mengotorisasi pembentukan National Currency Committee, dan hebatnya, Aldrich menjadi ketuanya.

Setelah melakukan studi banding ke Eropa, Tim yang dipimpin Aldrich, secara rahasia bertemu di Jackyl Islan. Di Jackyl Island inilah dirancang The Federal Reserve Bill, sekaligus mempersiapkan organisasi lain, diberi nama American Citizen League, sebagai Non Govermental Organization, NG’O mendesiminasi gagasan central bank. Plan untuk Bill itu dikenal umum dengan nama Aldrich plan.

Menarik, oligarki ini memperhitungkan rincian politik untuk memastikan kesuksesan mereka. Dititik itulah letak makna, Presiden William Howard Taft (republic) harus berhadapan dengan Tedy Rosevelt, mantan presiden yang memperoleh dukunganfinancial dari Morgan untuk bersaing dengan Taft dalam konvensi Republik.

Tedy kalah dari Taft dalam konvensi itu. Tetapi Tedy tetap disupport, terutama oleh Morgan untuk maju pilpres melalui partai Partai Progresif, bentukan sendiri. Cerdas, repubik punya dua kandidat, berhadapan dengan Woordow Wilson, Demokrat seorang diri. Hasilnya jelas, Woodrow Wilson keluar sebagai pemenang. The Federal Reserve Act, menjadi tindakan kepresidenan pertama Woodrow Wilson. Cerdas.

Omong kosong tentang presidential treshold sebagai alat oligarki, terlihat begitu telanjang pada era great depression 1929-1933. Disertasi, salah satunya, Anggela Lanetta Smith, Economic Revolution From Within: Herbert Hooever, Franklin Delano Rosevelt (FDR) and The Emergence Of National Industrial Recovery Act 1933, menyajikan fakta menarik tentang penetrasi Financial Corporation dan Outhomobile Corporation terhadap pemerintahan Hooever disatu sisi, dan FDR disisi lain, sesudahnya.

Hooever, terlalu jauh menarik garis perbedaan kebijakan dengan semua yang dikehendaki oleh para oligarkis. Kokoh dengan sikap khas Demokrat, non intervensi dan limited government, yang tidak disukai para oligarkis, justru mengakhiri pemerintahannya. Dia kalah pada pemilu 1932 dari FDR, capres yang menerima semua proposal oligarkis.

Garis esensial proposal oligarkis, sederhana sekali. Pemerintah harus campur tangan dalam mengatasi krisis keuangan. Pemerintah, terlihat hebat, harus menolong rakyat yang terkapar karena krisis. Harus ada kebijakan untuk recovery industry nasional. Termasuk banking reform dan beberapa yang lain, yang diyakini semuanya dapat direalisasikan hanya melalui interfensi pemerintah.

Dibelahan dunia lain, Jerman pada tahun yang relative sama dengan naiknya FDR ke kursi kepresidenan, Anthony Sutton, Sejarahan top ini dalam bukunya Wall Street Making Hitler, menemukan fakta menarik. Fakta itu, dalam esensinya menunjukan secara meyakinkan oligarki Amerika, khususnya Motor Ford Company dan I.G Electrik, yang berkolaborasi I.G. Farben di Jerman mendanai Hitler dalam pemilu 1932. Hitler pun memperoleh suara besar yang memungkinkan di membentuk pemerintahan. Terjadilah semua yang telah terjadi.

Oligarki, jelas. Tak ada kaitan, apapun itu, dengan presidential threshold. Itulah yang disajikan sejarah politik, tata negara, bahkan ekonomi. Kelompok ini, untuk satu alasan dalam kasus Inggris adalah otak dibalik kemunculan dan terkonsolidasinya gagasan limited goverment.

Praktis, sejarah berbicara dengan sangat jelas betapa kelompok oligarki tak dapat ditandingi oleh kelompok manapun. Kelompok inilah yang menulis isi dari kedaulatan rakyat, tidak peduli pemilu dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Suka atau tidak, begitulah sejarah merekam mereka. **

Jakarta, 1 Februari 2022

Staf Pengajar FH. Univ. Khairun Ternate.

  • Share