Jokowi Minta Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Merata di RI

  • Share

OtoMobile.id – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur Information and Communications Technology (ICT) atau teknologi informasi komunikasi hingga penyiapan regulasi yang memadai pada 2022. Pembangunan infrastruktur ini harus merata di seluruh Indonesia.

“Kita juga diberikan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hilirisasi infrastruktur ICT harus sudah dimanfaatkan dan digunakan secara optimal dan maksimal,” katanya, Sabtu (29/1).

Menurut Johnny, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi telekomunikasi yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital nasional. Guna mewujudkan talenta digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kita tentu tidak bekerja sendiri, ada banyak kementerian, lembaga dan ekosistem yang bekerja bersama-sama kita terkait dengan talenta digital. Akan tetapi, menjadi tugas kita untuk memberikan stimulus agar ketersediaan baik jumlah dan kualitas sumber daya manusia digital kita tercukupi,” ujarnya.

Selain tugas pembangunan infrastruktur dan hilirisasi telekomunikasi, Johnny menyebut Kepala Negara meminta untuk

memastikan tata kelola sumber daya spektrum frekuensi yang optimal dan efiesien. Hal ini merupakan proyeksi kebutuhan digitalisasi yang begitu besar.

“Kita mengadopsi teknologi-teknologi baru, tapi tata kelola sumber daya spektrum frekuensi dipercayakan pada Kementerian Kominfo. Tidak saja sebagai penerimaan negara, tetapi untuk menjadi landasan dasar pembangunan telekomunikasi nasional dan dampak berganda serta multiplier effect dari kepercayaan itu,” jelasnya.

Johnny mengatakan, tugas penting Kementerian Komunikasi dan Informatika ialah memastikan ketersediaan payung hukum yang memadai di bidang komunikasi dan informatika. Kemudian memastikan mitigasi atas dampak dari digitalisasi, sehingga ruang digital nasional bermanfaat dan berguna.

“Bapak Presiden mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada Kementerian Kominfo dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Johnny mengingatkan jajarannya untuk tetap melaksanakan good governance dalam menjalankan tugas. Hal ini penting sebagai bekal melakukan kolaborasi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga terkait.

Dia mencatat, dalam dua tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian laporan keuangan sebesar 97 persen.

Berdasarkan laporan BPK, hanya ada tiga kementerian yang mencapai tingkat penilaian 97 persen, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengamatan, monitoring dan evaluasi atas kinerja dan tata kelola keuangan negara di Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi alasan penilaian tersebut.

Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga termasuk satu dari sembilan kementerian dan lembaga yang dipercaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) secara langsung di Istana Negara sebagai salah satu pengguna anggaran terbesar.

“Sejalan dengan besarnya anggaran, tentu disertai dengan tantangan dan tanggung jawab. Semua ini akan kami implementasikan dalam bentuk koordinasi, daya tahan, dan daya dukung yang kuat, kerja sama dan kolaborasi yang memadai,” tuturnya.

Menurutnya, dukungan anggaran yang besar untuk pembangunan sektor komunikasi dan informatika sejalan dengan kebutuhan digitalisasi agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik.

[ded]

  • Share