Kemendag Kembali Segel Kantor Robot Trading DNA Pro Akademik

  • Share

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

OtoMobile.id, JAKARTA – Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar Polri melakukan penyegelan kembali usaha penjualan expert advisor atau robot trading PT DNA Pro Akademik pada Jumat (28/1/2022) malam.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, tindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai usaha yang dapat merugikan masyarakat luas.

Baca juga: UPDATE Penggerebekan Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Pulangkan Sebagian Karyawan, 1 Tersangka

“Setelah kami lakukan pengawasan berdasarkan informasi yang kami terima, segel penutupan PT DNA Pro Akademik terbukti dilepas. Untuk itu,

Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menindak tegas PT DNA Pro Akademik dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut. Implikasi pidananya kami serahkan kepada penegak hukum lainnya,” kata Veri dalam keterangannya, Sabtu (29/1/2022).

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal PKTN dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag telah menyegel operasi PT DNA Pro Akademik yang melakukan usaha penjualan robot trading tidak berizin.

Atas tindakan tersebut, kata Veri, PT DNA Pro Akademik membangkang dengan membuka segel, di mana operasional kegiatan usahanya beredar di media sosial.

Baca juga: Markas Pinjol di Pulau Reklamasi yang Digeledah Kamis Malam Baru Beroperasi Januari 2022

Veri menyatakan, PT DNA Pro Akademik telah melakukan pelanggaran serius, karena perusahaan robot trading ini tidak memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya.

“PT DNA Pro Akademi diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu menjalankan kegiatan usaha penjualan robot trading dengan menggunakan sistem multi level marketing (MLM) atas dasar legalitas berupa nomor Induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung dari Kemendag,” ujar Veri.

Baca juga: Data Anggota Polri Diretas Hacker Brasil, Pemerintah Didesak Keluarkan Kebijakan Penguatan Siber

Menurutnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi.

  • Share